INA Digital dan Perpres 82/2023: Arah GovTech Indonesia dan Artinya bagi Pengembang Layanan Publik
Pemerintah mendorong keterpaduan layanan digital nasional lewat aplikasi SPBE prioritas dan INA Digital. Apa saja yang diatur, dan bagaimana instansi serta pengembang perlu bersiap?
Selama bertahun-tahun, digitalisasi layanan pemerintah di Indonesia tumbuh secara terpisah-pisah: setiap instansi membangun aplikasinya sendiri, dengan akun, basis data, dan standar yang berbeda. Hasilnya, warga harus memasang banyak aplikasi dan mendaftar berulang kali, sementara data antarinstansi sulit dipertukarkan.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 hadir untuk mengubah arah tersebut.
Apa yang diatur Perpres 82/2023
Perpres tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional ditetapkan dan diundangkan pada 18 Desember 2023. Regulasi ini menetapkan Aplikasi SPBE Prioritas yang mendukung sembilan area layanan:
- Layanan pendidikan terintegrasi
- Layanan kesehatan terintegrasi
- Layanan bantuan sosial terintegrasi
- Layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi
- Layanan transaksi keuangan negara, termasuk layanan pembayaran terintegrasi
- Layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara
- Portal pelayanan publik, termasuk single sign-on nasional, identitas digital terintegrasi, serta infrastruktur SPBE terintegrasi seperti pusat data nasional dan intranet pemerintah
- Layanan Satu Data Indonesia
- Layanan kepolisian yang terintegrasi, termasuk penerbitan SIM dan izin keramaian
Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa layanan-layanan utama tersebut akan dipadukan dalam platform digital nasional bernama INA Digital, yang dikelola Peruri.
Pergeseran yang perlu dipahami
Dari regulasi ini, setidaknya ada tiga pergeseran cara berpikir:
- Dari aplikasi ke layanan. Ukuran keberhasilan bukan lagi jumlah aplikasi yang diluncurkan, melainkan seberapa mudah warga menuntaskan urusannya.
- Dari silo ke interoperabilitas. Identitas digital, single sign-on, dan pertukaran data menjadi fondasi bersama, bukan dibangun ulang oleh setiap instansi.
- Dari kepemilikan ke keterpaduan. Aplikasi daerah dan sektoral perlu dirancang agar bisa terhubung dengan layanan nasional.
Artinya bagi instansi dan pengembang
Bagi pemerintah daerah, BUMN, dan vendor teknologi yang membangun layanan publik, beberapa prinsip menjadi semakin penting:
- Arsitektur berbasis API. Pisahkan logika layanan dari antarmuka sehingga layanan dapat dikonsumsi oleh kanal lain, termasuk platform nasional.
- Siap untuk identitas terpadu. Rancang modul autentikasi agar bisa beralih ke single sign-on atau identitas digital nasional tanpa merombak aplikasi.
- Standar data sejak awal. Gunakan kode referensi dan metadata yang konsisten agar data siap dibagipakaikan dalam kerangka Satu Data Indonesia.
- Modular, bukan monolit besar. Modul layanan yang terpisah lebih mudah dialihkan atau diintegrasikan ketika layanan sejenis tersedia di tingkat nasional.
- Keamanan dan pelindungan data pribadi. Integrasi memperbesar dampak kebocoran; enkripsi, kontrol akses, dan audit menjadi syarat dasar.
Pandangan kami
Keterpaduan layanan bukan berarti akhir dari inovasi di tingkat daerah. Justru sebaliknya: ketika fondasi bersama seperti identitas, pembayaran, dan pertukaran data tersedia, instansi dapat memusatkan energi pada kebutuhan khas warganya. Tantangannya adalah memastikan setiap sistem yang dibangun hari ini tidak menjadi silo baru besok.
Bagi tim pengembang, pertanyaan desain yang perlu selalu diajukan sederhana: jika layanan ini harus terhubung ke platform nasional tahun depan, seberapa besar yang perlu dibangun ulang?
Sumber & referensi
Artikel ini merupakan ringkasan dan interpretasi tim Oemah Solution atas sumber-sumber di bawah. Untuk detail dan konteks lengkap, rujuk sumber aslinya.


