Program DÁP Hungaria: Ekosistem Layanan Digital Pemerintah yang Berpusat pada Warga dan Pelajarannya bagi Indonesia
Studi kasus OECD OPSI tentang DÁP Hungaria: dari puluhan portal terpisah menjadi satu ekosistem mobile-first dengan 1,66 juta warga terdaftar dalam 18 bulan.
Artikel ini disusun dengan bantuan AI berdasarkan sumber resmi yang tercantum di bawah, dan diperiksa secara otomatis sebelum terbit.

Studi kasus ini berasal dari OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) Case Study Library dan menggambarkan Digital Citizenship Programme (DÁP) milik pemerintah Hungaria. Ini adalah kasus dari pemerintah Hungaria, bukan proyek Oemah Solution. Menurut OPSI, program tersebut menata ulang layanan publik dari sudut pandang warga melalui satu ekosistem berbasis ponsel yang memuat identitas digital, tanda tangan elektronik yang mengikat, dan layanan yang disusun menurut peristiwa kehidupan.
Tantangan
Riset terhadap pengalaman warga di situs-situs pemerintah Hungaria menemukan pola yang sama di semua bidang: warga tidak dapat menemukan layanan yang dibutuhkan, tidak memahami bahasanya, dan tidak bisa menyelesaikan prosesnya. Akibatnya, sebagian besar orang memilih antre di loket pemerintah.
Akar masalahnya bersifat struktural, menurut OPSI:
- tata kelola TI yang terkotak-kotak tanpa standar bersama;
- tidak ada kapabilitas desain maupun riset pengguna di pemerintah;
- tidak ada mekanisme bagi instansi untuk saling belajar;
- 80% kapasitas TI negara terserap untuk memelihara sistem warisan (legacy);
- inovasi dirancang dari spesifikasi ribuan halaman tanpa mengamati pengguna nyata.
Solusi
Pada Desember 2022 pemerintah mengadopsi DÁP dan membentuk Digital Hungary Agency untuk mengoordinasikan pelaksanaan. Aplikasi DÁP diluncurkan September 2024, sedangkan portal peristiwa kehidupan berbahasa sederhana menyusul pertengahan 2025. Program ini berlandaskan Act CIII of 2023 dan didanai EUR 45 juta dari dana struktural Uni Eropa.
Beberapa elemen utamanya:
- Dompet data digital: warga menyimpan data tersertifikasi dan membagikan atribut secara selektif.
- Tanda tangan elektronik tersertifikasi yang tertanam di alur kerja pihak ketiga, sehingga bank atau perusahaan utilitas dapat memicu penandatanganan dari layanannya sendiri.
- Penyediaan data berbasis persetujuan dari registri negara; warga menyetujui tiap permintaan dan dapat mencabutnya.
- Design System wajib yang terbuka di services.gov.hu dan menyeragamkan tampilan, bahasa, dan perilaku layanan digital publik.
- Kewajiban notifikasi: setiap lembaga publik harus memberi tahu Agency sebelum memulai layanan digital, sehingga kualitas dapat diarahkan secara terpusat.
- Riset permanen: lebih dari 4.000 wawancara warga, uji kegunaan berkelanjutan, dan rilis dua mingguan. Sebanyak 92% fitur aplikasi ditelusuri ke masukan warga.
Tim bertumbuh dari 30 menjadi 90+ desainer, dan tingkat pergantian staf turun menjadi 3%.
Hasil
Dengan target 300 ribu pengguna baru per tahun, hasil yang dilaporkan OPSI adalah:
- 1,66 juta warga terdaftar secara sukarela dalam 18 bulan (lima kali target);
- 3,13 juta unduhan (32% populasi), 200 ribu pengguna aktif harian, dan 44 juta login;
- 1,95 juta sertifikat tanda tangan elektronik sejak Januari 2025, dibandingkan 15 ribu per tahun pada sistem lama;
- 807 ribu dokumen dan 154 ribu janji temu; 8% pemeriksaan kepolisian dilakukan lewat aplikasi;
- 29 perusahaan swasta (bank, utilitas, telekomunikasi) sudah aktif dan 300+ sedang menguji;
- Design System telah dipakai aplikasi otoritas pajak, platform e-health nasional, dan portal keluarga.
Validasi independen yang dilaporkan: Hungaria naik 28 peringkat pada World Bank GovTech Maturity Index dan mencatat peningkatan 62% pada aspek user-centricity di OECD Digital Government Index, yang dikaitkan dengan DÁP.
Tantangan yang masih ada: hanya 1,66 juta dari 3,13 juta unduhan yang menyelesaikan registrasi karena persyaratan verifikasi identitas tingkat tinggi. Kepercayaan publik dan kekhawatiran penyalahgunaan data juga sulit diatasi.
Pelajaran untuk organisasi di Indonesia
Indonesia sedang mengintegrasikan layanan digital nasional seperti identitas digital dan platform layanan terpadu. Kasus Hungaria memberi beberapa pelajaran praktis:
- Bangun komponen yang dapat dipakai ulang. Identitas dan tanda tangan elektronik yang bisa dihubungkan swasta dan instansi lain mengurangi duplikasi.
- Jadikan desain sebagai alat tata kelola. Design System bersama yang bersifat wajib menjaga konsistensi lintas instansi.
- Berikan kewenangan pengarah kualitas. Aturan notifikasi memberi visibilitas kepada lembaga pusat sebelum proyek berjalan.
- Mulai dari pengguna, bukan spesifikasi. Riset berkelanjutan dan rilis berkala menjaga prioritas tetap berbasis data.
- Antisipasi drop-off onboarding. Sekitar separuh unduhan tidak menyelesaikan registrasi; risiko serupa layak diperhitungkan pada peluncuran ID digital atau super-app mana pun.
- Kelola kepercayaan sejak awal. Persetujuan per permintaan data dan hak mencabut persetujuan adalah bagian dari rancangan, bukan tambahan.
Perlu dicatat, angka di atas berasal dari laporan OPSI atas program Hungaria dan konteksnya tidak otomatis sama dengan Indonesia.
Sumber & referensi
Artikel ini merupakan ringkasan dan interpretasi tim Oemah Solution atas sumber-sumber di bawah. Untuk detail dan konteks lengkap, rujuk sumber aslinya.

