Teknologi

UU Pelindungan Data Pribadi: Apa Artinya bagi Pengembang dan Pemilik Aplikasi?

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku penuh sejak Oktober 2024. Inilah kewajiban utama pengendali data dan implikasinya pada desain sistem.

Oleh Redaksi Oemah Solution 2 menit baca
Dua ponsel pintar dengan casing merah dan biru muda di atas permukaan hitam yang memantulkan bayangan
Foto: Two iPhones (1091302) oleh Dariusz Sankowski · CC0 · Wikimedia Commons

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan pada Oktober 2022 dengan masa penyesuaian dua tahun. Artinya, sejak Oktober 2024 setiap organisasi yang memproses data pribadi — termasuk instansi pemerintah dan perusahaan swasta — wajib mematuhinya.

Istilah penting

  • Data pribadi umum: nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
  • Data pribadi spesifik: antara lain data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi — memerlukan perlindungan lebih ketat.
  • Pengendali data: pihak yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan. Prosesor data: pihak yang memproses atas nama pengendali.

Kewajiban yang berdampak pada desain sistem

  1. Dasar pemrosesan yang sah, misalnya persetujuan eksplisit yang dapat dibuktikan dan dapat ditarik kembali.
  2. Hak subjek data: mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan — sistem perlu fitur dan prosedur untuk memenuhinya.
  3. Keamanan pemrosesan: menjaga kerahasiaan dan integritas data dengan langkah teknis dan organisasi yang memadai.
  4. Notifikasi kegagalan pelindungan data secara tertulis paling lambat 3 × 24 jam kepada subjek data dan lembaga terkait.
  5. Pejabat Pelindung Data Pribadi wajib ditunjuk pada kondisi tertentu, misalnya pemrosesan berskala besar atau data spesifik.
  6. Penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi.

UU PDP juga mengatur sanksi administratif — termasuk denda hingga 2% dari pendapatan tahunan — serta ketentuan pidana.

Prinsip privacy by design

  • Kumpulkan data seminimal mungkin sesuai tujuan.
  • Enkripsi data sensitif saat disimpan dan dikirim; batasi akses berdasarkan peran.
  • Catat jejak audit akses ke data pribadi.
  • Tetapkan masa retensi dan mekanisme penghapusan otomatis.
  • Dokumentasikan alur data, termasuk pihak ketiga dan transfer ke luar negeri.

Kepatuhan UU PDP paling murah bila dirancang sejak awal, bukan ditambal setelah aplikasi berjalan. Rujuk teks resmi undang-undang dan peraturan pelaksananya untuk detail hukum yang mengikat.

#regulasi#pelindungan data#privasi#uu pdp

Sumber & referensi

Artikel ini merupakan ringkasan dan interpretasi tim Oemah Solution atas sumber-sumber di bawah. Untuk detail dan konteks lengkap, rujuk sumber aslinya.

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi JDIH BPK RI · peraturan.bpk.go.id